Pemda Hanya Kejar Target Vaksinasi, Sosialisasi Dan Bantuan Kepada Masyarakat Masih Minim

Oleh : Origenes Nauw

Mayoritas masyarakat di Tanah Papua sampai saat ini tidak bersedia untuk menjalani vaksinasi covid-19. Hal ini terjadi karena masyarakat masih takut dan lebih percaya terhadap teori konspirasi bahkan mitos. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu vaksinasi, efek sampingnya maupun tujuan dan manfaatnya.

Yang kita saksikan gencar dilakukan oleh Pemerintah adalah instruksi untuk memakai masker, cuci tangan, jaga jarak (menjauhi kerumunan) dan pelaksanaan vaksinasi yang terkesan “dipaksakan”. Padahal menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Vaksinasi itu termasuk hak, bukan kewajiban.

Disinilah nampak jelas bahwa pemerintah daerah ,khususnya di seluruh Papua Barat lebih mengejar target vaksinasi, dari pada sosialisasi secara masif dengan menggunakan berbagai metode pendekatan yang kontekstual dan aktif membantu melakukan testing, tracing and treatment (3T) sebagai implementasi strategi untuk memutus rantai penularan covid 19.

Program jaring pengaman sosial dan bantuan UMKM kepada masyarakat harusnya simultan diberikan kepada masyarakat, karena sudah dilakukan refocusing anggaran untuk hal ini sesuai instruksi Presiden Jokowi.

Dari konteks inilah saya melihat bahwa ada kesan pemerintah ingin mengejar target herd immunity, supaya ada kredit point politik dr pemerintah pusat dengan melaksanakan vaksinasi yang melibatkan semua stackholders disatu sisi.

Sementara sosialisasi untuk memberikan pemahaman yg benar kepada masyarakat baik oleh pihak dinas kesehatan secara berjenjang sampai kampung-kampung ataupun stackholders lainnya maupun pemberian bantuan jaring pengaman sosial dan bantuan UMKM sangat minim bahkan belum berjalan dengan baik.

Tentu saya apresiasi untuk pencapaian vaksinasi bagi masyarakat di Papua Barat karena kerja-kerja kolaborasi dan sinergis dari pemerintah daerah dan  berbagai stackholders.

Smg kedepannya, untuk mencapai target herd immunity 70% di PB, sosialisasi yg benar, 3T, program jaring pengaman sosial, bantuan UMKM dilakukan secara transparan dan  bertanggung jawab kepada masyarakat karena semuanya dibelanjakan dengan dana masyarakat yang bersumber dari APBN dan APBD, bukan dengan DANA PRIBADI siapapun.

Egoisme sektoral untuk mengkapitalisasi isue covid-19 untuk mencari reputasi dan kepentingan fragmatis politis harusnya ditinggalkan karena misi kemanusiaan yang mulia harus dikedepankan agar masyarakat dan bangsa kita bisa segera menang dalam peperangan terhadap pandemi covid-19 dan kembali beraktifitas, hidup damai dan bahagia di era normal baru dimana kita hidup “berdampingan” dgn Covid 19, apapun variannya.

Salam sehat dan tetap semangat.

Sa jaga ko, ko jaga saya.  Badai Covid Pasti  berlalu

 

Origenes Nauw

(Anggota DPR Provinsi Papua Barat periode 2014-2019)

(Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD Golkar Papua Barat periode tahun 2020 – 2025)