Dinilai Tidak Transparan, Ini Penjelasan Ketua Pengarah Musda IV Golkar Teluk Bintuni

Bintuni – Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Daerah (Musda) IV, DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni, Ayor Kosepa membantah tudingan pihaknya tidak transparan dalam melaksanakan penjaringan bacalon Ketua DPD Partai Golkar Teluk Bintuni.

Ayor mengaku bingung atas tudingan tersebut, padahal pihaknya selaku Panitia pengarah yang ditunjuk dan dipercayakan untuk melaksanakan penjaringan bakal calon ketua telah bekerja semaksimal mungkin sesuai petunjuk organisasi (PO) Partai Golkar.

Kata dia, tudingan semacam itu, malah menunjukan jika oknum-oknum yang mengaku ‘kader’ justru kemungkinan besar tidak memahami mekanisme yang diatur dalam AD/ART maupun PO Partai Golkar.

“Kita ini sudah bekerja maksimal, terkait tudingan – tudingan yang dilontarkan itu mungkin mereka belum memahami secara baik mekanisme yang berlaku, atau jangan – jangan mereka bukan kader Partai Golkar, jadi tidak paham,” cetus Ayor Kosepa.

Pria yang juga merupakan Anggota DPRD Fraksi Golkar Teluk Bintuni Komisi B yang membidangi Infrastruktur ini berulang kali menekankan bahwa terkait apa yang dikerjakan tim penjaringan sudah sesuai mekanisme, khususnya AD/ART dan PO Partai Golkar.

Dalam peraturan tersebut, tugas SC yakni memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon ketua DPD.

“Saya ini hanya melaksanakan apa yang diperintahkan dalam AD/ART dan PO partai Golkar. Tegak lurus pada petunjuk Partai. Dalam peraturan, tidak ada kewajiban bagi SC untuk menyampaikan siapa menjabat di distrik mana,” jelasnya.

Seorang kader Golkar yang ingin maju sebagai bakal calon ketua DPD, sebut Ayor, semestinya paham pentingnya membangun komunikasi politik.

“Mestinya jika ingin menjadi ketua partai, lebih aktif berkomunikasi dengan dpd kabupaten, persyaratan sudah disampaikan pada saat pendaftaran dibuka. Jangan sudah last minute baru salahkan panitia,” beber Ayor

Ayor merincikan, per hari ini (10/10), 5 bakal calon telah menyerahkan dokumen, dan setelah diverifikasi, beberapa bakal calon masih belum atau kurang menyertakan beberapa persyaratan dasar.

Ia menyebutkan, beberapa bakal calon diantaranya Mektison Meven dan Max Samaduda tidak memiliki KTA. Sementara itu, Yohanes Akwan pernah menjadi anggota partai lain dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

“Terhadap dokumen beberapa bacalon, sesuai juklak musda Partai Golkar, kami SC melakukan penelitian secara administratif dan empat orang di antaranya yaitu Mektison Meven tidak menyerahkan bukti keanggotaan Partai Golkar, Max Samaduda juga tidak menyerahkan bukti keanggotaan PG (KTA). Sedangkan KTA adalah syarat utama sesuai ketentuan anggaran rumah tangga pasal 18 angka 4 huruf a jo angka 5 huruf a. Sementara Yohanes Akwan tidak aktif terus menerus sekurangnya 5 tahun dan pernah menjadi anggota partai lain. Hal ini bertentangan dengan ketentuan anggaran rumah tangga pasal 18 angka 4 huruf b jo angka 5 huruf a,” rinci Ayor.

Oleh karenanya, Ia menyebut bahwa beberapa calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon ketua DPD Partai Golkar Teluk Bintuni.

“Jadi seperti yang disebutkan, beberapa calon itu dapat dikatakan tidak memenuhi syarat, dan hasil verifikasi itu yang akan kami bawa untuk ditetapkan dalam musda besok,” tutup Ayor. (PB2)